Pertanyaan Yang Sering Diajukan
Pertanyaan Yang Sering Diajukan
  1. Perdagangan Barang
    1. Apa yang ASEAN lakukan untuk mendorong perdagangan intra ASEAN, meskipun tarif untuk perdagangan intra ASEAN sebagian besar telah dihilangkan?
    2. Apakah yang dimaksud dengan kesepakatan perdagangan barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA) dan bagaimana hubungannya dengan ASEAN Free Trade Area?
    3. ASEAN telah memposisikan dirinya sebagai gerbang untuk ASEAN. Bagaimana liberalisasi dan prosedur fasilitasi perdagangan barang berkontribusi terhadap pencapaian hal ini?
  2. Inisiatif Standar dan Kesesuaian di ASEAN
    1. Kenapa harmonisasi standar merupakan hal yang penting bagi ASEAN?
    2. Apakah arti Mutual Recognition Arrangements (MRA) untuk pengujian kelayakan di ASEAN?
  3. Jasa
    1. Pekerjaan apa yang dilakukan ASEAN di bidang jasa menuju integrasi ASEAN?
    2. Bagaimana liberalisasi jasa dilaksanakan di ASEAN dan sejauh mana jasa telah diliberalisasi?
    3. Apa pentingnya jasa untuk ASEAN?
    4. Mengapa pemerintah ASEAN membuka pasar jasa mereka untuk kompetisi asing?
  4. Investasi
    1. Langkah apa yang ditempuh oleh ASEAN untuk membuat sebuah wilayah lebih menarik sebagai tempat investasi?
    2. Bagaimana kawasan ASEAN diposisikan dalam hal arus PMA dan sumber-sumber utama untuk investasi?
    3. Apa saja tantangan bagi ASEAN dalam rangka mempertahankan statusnya sebagai tujuan investasi utama?
  5. Pertanian, Industri, Sumber Daya Alam
    1. Bagaimana upaya ASEAN untuk mencapai ketahanan pangan di kawasan ini?
    2. Bagaimana ASEAN menanggulangi dampak perubahan iklim dalam konteks ketahanan pangan?
    3. Dengan meningkatnya permintaan akan produk-produk hewani, bagaimana ASEAN memastikan keamanan produk dan pengendalian perubahan penyakit hewan lintas batas, khususnya zoonosis alam yang dapat mengancam kesehatan publik?
  6. Kebijakan Persaingan Usaha
    1. Negara-negara mana saja di ASEAN yang memiliki hukum persaingan usaha dan otoritas yang berwenang di bidang persaingan usaha?
    2. Apa tanggung jawab badan sektoral ASEAN atas kebijakan persaingan usaha dan apa fokus utama dari kegiatan-kegiatannya?
    3. Apa tantangan di tahun 2015 dan selanjutnya dalam kebijakan persaingan usaha dan hukum di ASEAN?
  7. Perlindungan Konsumen
    1. Negara mana saja di ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan konsumen?
    2. Badan sektoral ASEAN manakah yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen dan apa yang menjadi fokus utama kegiatannya?
    3. Apa tantangan pada tahun 2015 dan kedepannya untuk perlindungan konsumen dan hukum di ASEAN?
  8. Hak Kekayaan Intelektual
    1. Apakah tanggung jawab badan sektoral ASEAN bagi hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan apa sajakah fokus-fokus dalam setiap kegiatannya?
    2. Apa sajakah program-program dan aktifitas-aktifitas yang telah diimplementasikan oleh AWGIPC dalam kerangka kerja sama regional di lingkup HKI (sesuai dengan yang dimaksud dalam Cetak Biru MEA)?
    3. Apakah yang menjadi tantangan dan kesempatan bagi kekayaan intelektual di ASEAN?
  9. Pariwisata
    1. Bagaimana usaha keras ASEAN untuk mensukseskan promosi dan pemasaran pariwisata pada satu kawasan tersebut?
    2. Dengan melihat pertumbuhan permintaan pengelolaan pariwisata yang professional, bagaimana cara ASEAN memastikan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di wilayah ini?
    3. Bagaimana komitmen ASEAN dalam rangka meningkatkan pariwisata pelayaran di kawasan tersebut?
  10. Unit Usaha Kecil dan Menengah
    1. Badan sektoral ASEAN manakah yang bertanggung jawab terhadap Usaha Kecil dan Menengah atau Small and Medium Enterprises (UKM) dan apakah fokus utama dari setiap kegiatannya?
    2. Apa sajakah program dan kegiatan kerja sama sektor UKM di lingkup regional yang telah diimplementasikan oleh kelompok kerja UKM (sesuai dengan Cetak Biru MEA)?
    3. Apa sajakah tantangan UKM di wilayah ASEAN untuk tahun 2015 dan seterusnya?
  11. Keterlibatan Sektor Pemerintah dan Swasta
    1. Mengapa keterlibatan sektor pemerintah dan swasta adalah suatu hal penting?
    2. Apakah peran utama dari sektor swasta dalam pembangunan AEC dan integrasi dari East Asian?
    3. Bagaimana keterlibatan sektor pemerintah dan swasta dioperasionalisasikan di dalam ASEAN?
  12. Prakarsa untuk Integrasi ASEAN dan Mempersempit Kesenjangan dalam Pembangunan
    1. Apakah yang ASEAN lakukan untuk membantu negara-negara anggota terbaru berintegrasi dengan negara anggota ASEAN lainnya?
    2. Dimanakah kemajuan yang telah dicapai?
    3. Isu/perkembangan kontras mana yang menghadapi tantangan terbesar?
  13. Hubungan Ekonomi Eksternal ASEAN
    1. Bagaimana Anda menggambarkan ASEAN dalam perekonomian regional dan global?
    2. Apa yang mendorong ASEAN untuk mengejar FTA dan CEP ini?
    3. Apakah prinsip-prinsip utama yang ASEAN ikuti dalam mengejar FTA dan CEPs?
    4. Bagaimana FTA/CEP ASEAN dinegosiasikan?
    5. Bagaimana sektor bisnis, terutama eksportir/produsen mengambil manfaat dari FTA/CEP ASEAN?
    6. Mengingat tingkat ambisi FTAs/CEPs ASEAN, bagaimana pihak-pihak menjamin kelancaran implementasi dari ketentuan dan komitmen yang sudah diatur di dalamnya, terutama untuk Anggota ASEAN yang kurang berkembang?
    7. Mengingat perdebatan saat ini dalam mengembangkan arsitektur wilayah di kawasan Asia Timur/Asia Pasifik, bagaimana FTAs/CEPs ASEAN diharapkan dapat berkontribusi pada integrasi ekonomi regional yang lebih luas?
  14. Kantor Pengawasan Ekonomi Makro dan Keuangan (MFSO)
    1. Apa itu MFSO?
    2. Mengapa MFSO didirikan?
    3. Apa fungsi dari MFSO?
  1. Perdagangan Barang
    1. Apa yang ASEAN lakukan untuk mendorong perdagangan intra ASEAN, meskipun tarif untuk perdagangan intra ASEAN sebagian besar telah dihilangkan?
    2. Tarif Intra ASEAN telah dikurangi secara bertahap sejak 1993 ketika skema CEPT dilaksanakan. ASEAN Free Trade Area akhirnya direalisasikan oleh 6 Negara ASEAN pada tangal 1 Januari 2010. Rata-rata tarif intra ASEAN untuk negara pelopor seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand telah berkurang dari 12,76% tahun 1993 menjadi 0,05% pada 1 Januari 2010. Rata-rata tarif intra ASEAN sebesar 4,43% pada  tahun 2000 – tahun ketika sepuluh negara anggota ASEAN melaksanakan CEPT-AFTA – dan  tarif ini turun menjadi 1,06% pada tahun 2010.

      Bagaimanapun, hal ini tidak berarti bahwa upaya kita untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN sudah selesai. Meskipun upaya kita terhadap penghapusan tarif yang hampir terselesaikan, namun fokus berikutnya ditujukan kepada prosedur fasilitasi perdagangan yang mencakup dari penghapusan hambatan non tarif terhadap produk pertanian, produk makanan dan makanan olahan; dan teknik kepabeanan yang modern sehingga barang-barang dapat dikeluarkan dengan cepat.

    3. Apakah yang dimaksud dengan kesepakatan perdagangan barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA) dan bagaimana hubungannya dengan ASEAN Free Trade Area?
    4. Kesepakatan perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) berlaku pada tanggal 17 Mei 2010. Tidak hanya menggantikan kesepakatan CEPT-AFTA, cakupannya lebih luas dari pada pendahulunya apalagi ATIGA juga berisi ketentuan wilayah seperti fasilitasi perdagangan, kepabeanan, prosedur sanitary dan phyto sanitary, dan hambatan teknis perdagangan.

      ATIGA menyatukan semua dokumen terkait persetujuan perdagangan barang selama beberapa tahun ini menjadi satu dokumen. Hal ini membuat ATIGA sebagai acuan untuk persetujuan perdagangan barang.

      Di dalam lampiran terdapat jadwal tarif tunggal bagi masing-masing negara anggota ASEAN untuk setiap tahun sampai dengan tahun 2015. Hal ini meningkatkan transparansi dan memberikan tingkat kepastian usaha yang lebih tinggi dalam membuat keputusan investasi.

    5. ASEAN telah memposisikan dirinya sebagai gerbang untuk ASEAN. Bagaimana liberalisasi dan prosedur fasilitasi perdagangan barang berkontribusi terhadap pencapaian hal ini?
    6. Memposisikan ASEAN sebagai gerbang Asia berarti berupaya meningkatkan investasi dalam rangka mendirikan basis manufaktur untuk ekspor ke negara lain dalam kawasan. Upaya Liberalisasi dan fasilitasi perdagangan telah diselenggarakan untuk mendukung hal tersebut dalam beragam cara.

      Upaya dimulai pada usaha manufaktur, khususnya industri yang bertekhnologi tinggi, yang membutuhkan suku cadang dan komponen  yang bersumber dari dalam dan luar ASEAN. Dengan membuat komponen dan suku cadang yang lebih murah dan lebih cepat diproduksi dapat menciptakan ASEAN sebagai tempat yang lebih kondusif untuk basis produksi sehingga dapat menarik investasi sektor manufaktur.

      Upaya dalam aturan keterangan asal barang (rules of origin) bertujuan untuk mendorong basis produksi  suku cadang dan komponen dalam kawasan,sehingga membentuk jejaring kerja produksi di ASEAN. Selain penetapan kriteria 40% kandungan lokal regional, ASEAN telah memperkenalkan metode alternatif dalam pencapaian ASEAN perihal ketentuan asal barang untuk barang yang di produksi di kawasan. Hal ini memberikan produsen pilihan yang lebih luas dan sama dalam memastikan keberhakan produk tersebut untuk dapat menikmati tarif preferensi intra –ASEAN.

  2. Inisiatif Standar dan Kesesuaian di ASEAN
    1. Kenapa harmonisasi standar merupakan hal yang penting bagi ASEAN?
    2. Standar memainkan peranan penting dalam memastikan keamanan dan kesesuaian tujuan produk tersebut. Perbedaaan standar nasional diantara negara-negara anggota dapat menjadi hambatan teknis perdagangan. ASEAN menangani hambatan perdagangan tersebut melalui harmonisasi standar nasional antara negara-negara anggota dengan mengacu pada standar internasional. Harmonisasi standar di ASEAN berarti setiap negara anggota ASEAN memiliki persyaratan dan perlakuan yang sama ketika menempatkan produknya di kawasan ASEAN. Dengan demikian, harmonisasi standar memiliki peran yang penting dalam fasilitasi perdagangan di ASEAN dan pada saat bersamaan memastikan bahwa kualitas dan keamanan produk tidak berkurang.

    3. Apakah arti Mutual Recognition Arrangements (MRA) untuk pengujian kelayakan di ASEAN?
    4. Mutual Recognition Arrangements (MRAs) merupakan suatu kesepakatan pengakuan oleh dua pihak atau lebih untuk secara bersama-sama mengakui atau menerima sebagian atau seluruh aspek dari hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh negara lain.  Dengan demikian, MRAs di ASEAN akan mengurangi kebutuhan akan produk untuk menjalani beberapa tes untuk barang tersebutdapat dijual atau digunakan di negara ASEAN lainnya sehingga dapat mengurangi biayapengujian dan meningkatkan kepastian akses pasar untuk produk tersebut. Konsumen di ASEAN juga terjamin kualitas produknya karena telah diuji sesuai dengan ketentuan MRAs.

  3. Jasa
    1. Pekerjaan apa yang dilakukan ASEAN di bidang jasa menuju integrasi ASEAN?
    2. ASEAN sedang bekerja untuk pengurangan hambatan progresif di bidang penyediaan dan perdagangan jasa. Pada tahun 2015, ASEAN berharap dapat mencapai liberalisasi substansial dalam bidang jasa yang memungkinkan banyak jasa penting di ASEAN yang akan dipasok baik melalui lintas batas atau melalui pembentukan perusahaan lintas batas negara untuk menyediakan jasa tersebut. ASEAN juga bekerja memfasilitasi mobilitas yang lebih besar dari profesional ASEAN agar dapat menyediakan jasa mereka di daerah melalui Mutual Recognition Arrangements (MRAs).

    3. Bagaimana liberalisasi jasa dilaksanakan di ASEAN dan sejauh mana jasa telah diliberalisasi?
    4. Liberalisasi Jasa di ASEAN dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi, di mana setiap putaran menghasilkan kemajuan dengan makin banyaknya sektor yang semakin diliberalisasi dan mengurangi pembatasan untuk penyediaan jasa lintas batas nasional. Saat ini, ASEAN melakukan Negosiasi Putaran ke-6, yang menghasilkan paket 8 komitmen. ASEAN berharap dapat tercapainya liberalisasi secara substansial yang mengarah ke pergerakan jasa yang bebas hambatan pada tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

    5. Apa pentingnya jasa untuk ASEAN?
    6. Jasa merupakan komponen yang sangat penting dalam perekonomian ASEAN. Jasa terhitung antara 40 - 70% dari Pendapatan Nasional Bruto. Dalam hal perdagangan jasa, Perdagangan Jasa dalam ASEAN merupakan 5% dari perdagangan dunia dalam layanan komersil atau US $ 343 miliar pada 2009. Selanjutnya PMA di sektor jasa telah mencapai lebih dari 50% dari total PMA ASEAN.

    7. Mengapa pemerintah ASEAN membuka pasar jasa mereka untuk kompetisi asing?
    8. Dengan membuka pasar jasa untuk persaingan luar negeri, negara-negara ASEAN (sama halnya dengan negara lain di dunia yang memulai upaya liberalisasi) berharap untuk mendorong persaingan di pasar dalam negeri dan memastikan kuantitas yang lebih tinggi dan kualitas penyediaan di berbagai sektor jasa. Sektor jasa yang sehat seperti jasa keuangan, telekomunikasi dan transportasi merupakan masukan strategis untuk semua sektor lain dalam perekonomian, baik barang dan jasa. Liberalisasi juga memungkinkan untuk kebijakan yang lebih transparan dan dapat diprediksi oleh karena itu akan mendorong tingkat PMA yang lebih tinggi. Semua ini meningkatkan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

  4. Investasi
    1. Langkah apa yang ditempuh oleh ASEAN untuk membuat sebuah wilayah lebih menarik sebagai tempat investasi?
    2. ASEAN adalah wilayah yang dinamis dan berkembang. Perkembangan PDB untuk tahun 2010 diprediksi dapat melampaui 6%, salah satu wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Populasinya yang mendekati 600 juta orang menarik perhatian yang besar bagi investor dan bisnis. Namun, mengingat lingkungan global yang tidak menentu, ASEAN telah melakukan langkah-langkah untuk membuat wilayah tempat yang lebih menarik bagi investasi.

      Langkah-langkah ini termasuk tinjauan terhadap dua investasi, Perjanjian  untuk Promosi dan Perlindungan Investasi 1987 (dikenal sebagai Perjanjian Jaminan Investasi atau "ASEAN IGA"), dan Kerangka Perjanjian tentang ASEAN Investment Area  1998 (AIA) atau " Perjanjian AIA ", serta dua Protokol terkait. Kedua perjanjian ini kemudian digabungkan menjadi satu perjanjian yang dikenal sebagai ASEAN Comprehensive Investment Agreement(ACIA). ACIA dirampungkan pada tahun 2008 dan ditandatangani pada Februari 2009. Berdasarkan ACIA, ASEAN akan memulai program peninjauan dan mengurangi pembatasan yang ada, mengadopsi praktek terbaik dan meningkatkan kegiatan promosi.

      Selain itu, ASEAN telah menyelesaikan sejumlah perjanjian investasi dengan mitra dialog seperti, Cina, Australia/Selandia Baru dan Korea. Saat ini sedang dilaksanakan negosiasi perjanjian serupa dengan India dan Jepang.

      Sebagai tambahan, langkah-langkah menuju integrasi ASEAN pada tahun 2015, mengarah pada terciptanya pasar tunggal dan berbasis produksi, dan diharapkan dapat meningkatkan ASEAN sebagai tujuan utama investasi.

    3. Bagaimana kawasan ASEAN diposisikan dalam hal arus PMA dan sumber-sumber utama untuk investasi?
    4. Kawasan ASEAN biasanya menarik banyak Penanam Modal Asing karena dinamisnya, perekonomian yang cepat tumbuh di kawasan ini. ASEAN menyumbang lebih dari 10% pada PMA yang mengalir ke negara-negara berkembang selama dekade ini dan sekitar 4% dari arus PMA global. Para investor tertinggi adalah Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, namun investor ASEAN meningkat dengan pesat, terhitung lebih dari 10% dari total PMA ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

    5. Apa saja tantangan bagi ASEAN dalam rangka mempertahankan statusnya sebagai tujuan investasi utama?
    6. ASEAN berhadapan dengan persaingan dari kawasan lain untuk arus modal yang semakin langka pada saat kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Selain itu, munculnya Brazil, Rusia, India dan Cina (BRICs) bisa menggeser pusat investasi ke kawasan tersebut dan kebijakan investasi ASEAN akan perlu pro-aktif agar dapat  bersaing untuk memperoleh arus modal tersebut.

      ASEAN perlu terus mendesain ulang untuk menarik investasi bernilai tambah yang lebih tinggi, seperti teknologi intensif termasuk teknologi hijau untuk dapat terus bersaing.

      Komitmen terhadap upaya integrasi ekonomi ASEAN juga perlu dipertahankan sebagai pasar tunggal yang terintegrasi, karena akan memberikan dorongan lebih besar untuk arus masuk PMA.

  5. Pertanian, Industri, Sumber Daya Alam
    1. Bagaimana upaya ASEAN untuk mencapai ketahanan pangan di kawasan ini?
    2. Ketahanan pangan telah menjadi agenda terdepan ASEAN. Berdasarkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosiol-Budaya ASEAN,Pemimpin ASEAN mengadopsi Kerangka Ketahanan Pangan Terintegrasi ASEAN (AIFS) dan Rencana Aksi Strategis untuk Ketahanan Pangan atau Strategic Plan of Action for Food Security di ASEAN (SPA-FS) (2009-2013). Tujuan dari kerangka AIFS dan SPA-FS adalah untuk mencapai ketahanan pangan dalam jangka panjang dan penghidupan yang berkelanjutan bagi petani di ASEAN. Ketahanan pangan terjadi saat semua orang, dapat mengakses makanan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat yang cukup secara fisik dan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional, inisiatif, dan cadangan ketahanan pangan regional, mempromosikan perdagangan makanan pasar yang kondusif, meningkatkan sistem informasi ketahanan pangan sebagai dasar bagi kebijakan nasional dan regional dan pengambilan keputusan, mempromosikan inovasi pertanian, investasi lebih besar terhadap produktivitas yang lebih tinggi, kemitraan publik-swasta, dan isu-isu yang muncul yang secara langsung berhubungan dengan ketahanan pangan (contoh: pengembangan bio-energi, adaptasi dan imitasi terhadap perubahan iklim).

    3. Bagaimana ASEAN menanggulangi dampak perubahan iklim dalam konteks ketahanan pangan?
    4. Dengan keprihatinan yang semakin besar atas dampak perubahan iklim (contoh, iklim yang ekstrim, kenaikan air laut, hilangnya keanekaragaman hayati, munculnya dan kemunculan kembali penyakit dan hama, dan hal lainnya), ASEAN sedang mengembangkan Prakarsa Perubahan Iklim ASEAN atau ASEAN Climate Change Initiative (ACCI). Di bidang pertanian dan kehutanan, Kerangka Kerja Multi-sektoral ASEAN tentang Perubahan Iklim: Pertanian dan Kehutanan terhadap Keamanan Pangan (AFCC) telah dikembangkan sejak 2009. Melalui kerjasama dan koordinasi di pertanian (tanaman, perikanan, peternakan), kehutanan, lingkungan, energi dan sektor kesehatan publik, AFCC dipersiapkan untuk berkontribusi pada ketahanan pangan melalui pemanfaatan efisiensi sumber daya air tanah dengan meminimalkan dampak dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Hal ini akan dicapai melalui penguatan informasi regional, komunikasi dan sistem pengetahuan dan jaringan pada perubahan iklim dan ketahanan pangan; kompilasi, pengembangan dan pelaksanaan tindakan mitigasi dan adaptasi; mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim dan strategi adaptasi ke dalam kerangka pembangunan ekonomi dan sosial kebijakan, dan pengembangan kerangka strategis multi-sektoral yang lebih komprehensif dan pelaksanaan roadmap, termasuk tendensi AFCC dalam ACCI secara keseluruhan. Selain kerjasama multi-sektoral, upaya AFCC untuk menyediakan landasan regional untuk pemangku kepentingan yang relevan (yaitu, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, petani, dll) untuk terlibat dalam pelaksanaan kerangka kerja.

    5. Dengan meningkatnya permintaan akan produk-produk hewani, bagaimana ASEAN memastikan keamanan produk dan pengendalian perubahan penyakit hewan lintas batas, khususnya zoonosis alam yang dapat mengancam kesehatan publik?
    6. Pada saat memperluas pengembangan sektor peternakan, ASEAN juga megerahkan upayanya untuk memastikan produk hewan yang aman dan berkualitas melalui peningkatan kesehatan hewan dan pengawasan yang lebih baik, juga pemberantasan penyakit hewan lintas batas khususnya yang bersifat zoonosis, yang dapat mengancam kesehatan publik. Dalam memajukan usaha tersebut, ASEAN mengadopsi empat pendekatan khusus tetapi saling berkaitan, yaitu: 1) meningkatkan kesehatan hewan dalam negeri, terutama layanan kesehatan hewan melalui pengaturan yang baik dengan dukungan hukum dan kelembagaan; 2) memperkuat koordinasi regional pada kesehatan hewan dan zoonosis; 3) penguatan kerjasama multi-sektoral mengenai isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan sesuai dengan konsep "One World, One Health", dan 4) meningkatkan pengaturan kemitraan dan kerja sama dengan mitra pembangunan dan lembaga donor, mengingat keunggulan komparatif mereka. Harus ditekankan bahwa menjaga kesehatan dan pengendalian penyakit hewan pada sumbernya sangat penting. Belajar dari pengalaman masa lalu, roadmap untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit zoonosis (yaitu avian influenza yang sangat patogen, rabies, dll) telah dikembangkan dan diimplementasikan.

  6. Kebijakan Persaingan Usaha
    1. Negara-negara mana saja di ASEAN yang memiliki hukum persaingan usaha dan otoritas yang berwenang di bidang persaingan usaha?
    2. Saat ini, Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam memiliki hukum persaingan usaha dan otoritas yang berwenang di bidang persaingan usaha. Kamboja dan Filipina sedang dalam proses penyusunan undang-undang persaingan usaha.Negara-negara yang tersisa - Brunei Darussalam, Laos dan Myanmar - berada pada tahap awal rancangan kebijakan tentang persaingan dan hukum pembangunan. Baru-baru ini, Malaysia’s Competition Bill disahkan oleh Parlemen pada bulan Mei 2010 dan sedang menunggu persetujuan Kerajaan agar dapatberlaku sebagai hukum.

    3. Apa tanggung jawab badan sektoral ASEAN atas kebijakan persaingan usaha dan apa fokus utama dari kegiatan-kegiatannya?
    4. Pada Agustus 2007, Menteri Ekonomi ASEAN menyetujui pembentukan Kelompok Ahli ASEAN di Bidang Persaingan Usaha atau the ASEAN Experts Group on Competition(AEGC) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerjasama dalam kebijakan persaingan usaha dan hukum. AEGC pertama kali diadakan pada tahun 2008 dan untuk tiga sampai lima tahun ke depan, telah sepakat untuk fokus pada kemampuan pembangunan kebijakan persaingan usaha yang berhubungan dan praktek terbaik di Negara Anggota ASEAN; mengembangkan Pedoman ASEAN Regional pada Kebijakan Persaingan Usaha dan menyusun Buku Panduan pada Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha di ASEAN untuk Bisnis. Baik Pedoman maupun Buku Pegangan Cetak Biru MEA ditargetkan selesai pada tahun 2010.

    5. Apa tantangan di tahun 2015 dan selanjutnya dalam kebijakan persaingan usaha dan hukum di ASEAN?
    6. Tantangannya antara lain: (i) cara yang efisien dan sarana mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tingkat minimum yang komprehensif kompetisi pada Negara Anggota ASEAN atau ASEAN Member States karena tingkat kemampuan yang beragam dan implementasi  kebijakan dan hukum persaingan usahadi antara Negara Anggota ASEAN; (ii) mendefinisikan dan mengadopsi komponen konvergensi dalam perkembangan kebijakan dan hukum persaingan usaha atau suatu rezim yang komprehensif di antara kebijakan dan hukum persaingan usahaNegara Anggota ASEAN, dan (iii) merancang mekanisme kerjasama antara otoritas persaingan di ASEAN.

  7. Perlindungan Konsumen
    1. Negara mana saja di ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan konsumen?
    2. Saat ini, keenam Negara Anggota ASEAN - yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam - telah mengambil memiliki perangkat hukum perlindungan konsumen. negara-negara regional lainnya seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Myanmar belum melakukan tindakan tersebut. Negara-negara ini, kecuali Myanmar, dalam proses penyusunan undang-undang perlindungan konsumen mereka di bawah Departemen yang bertanggung jawab. Sementara itu, unsur perlindungan konsumen di negara-negara yang tercakup dalam legislasi terpisah di berbagai sektor dan industri untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen.

    3. Badan sektoral ASEAN manakah yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen dan apa yang menjadi fokus utama kegiatannya?
    4. Perlindungan konsumen merupakan wilayah baru pada kerjasama regional. Ketika memulai Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN,kerja sama antarpemerintah Komite Koordinasi ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen atau ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection, kemudian mengganti nama menjadi Komite ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen atauASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP), didirikan pada bulan Agustus 2007. Komite ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen, dan tiga Kelompok Kerja (Rapid Alert System & Information Exchange, Cross Border Consumer Redress, and Training & Education), menjadi titik fokus untuk pelaksanaan dan pemantauan terhadap pengaturan dan mekanisme regional, dan untuk mendorong pembangunan yang berlanjut pada perlindungan konsumen di ASEAN.

      Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan inisiatif dan komitmenCetak Biru MEA, pendekatan strategis terhadap perlindungan konsumen telah diadopsi oleh Komite ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini berisi langkah-langkah kebijakan dan rincian prioritas kegiatan pelaksanaan dengan jangka waktu spesifik, termasuk pengembangan pada (i) pemberitahuan dan mekanisme pertukaran informasi pada tahun 2010; (ii) mekanisme ganti rugi untuk konsumen lintas batas pada tahun 2015, dan (iii) strategi roadmap untuk kapasitas bangunan tahun 2010.

    5. Apa tantangan pada tahun 2015 dan kedepannya untuk perlindungan konsumen dan hukum di ASEAN?
    6. Area utama dari peningkatan kapasitas di tingkat regional dan nasional harus diidentifikasi, diprioritaskan dan ditangani. bantuan teknis dan keuangan substansial dari Mitra ASEAN Dialog dan organisasi akan diperlukan dalam proses mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional, hukum dan pengaturan kelembagaan tentang perlindungan konsumen. Di atas tantangan ini, globalisasi dan integrasi regional memperkenalkan tambahan kompleksitas dan kesulitan dalam perlindungan konsumen yang harus dikelola oleh semua Negara Anggota ASEAN. khususnya, meningkatkan volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan lintas batas serta kemajuan konstan dan cepat dalam teknologi komunikasi, produksi dan e-commerce.

      Dengan dukungan dari Sekretariat ASEAN, Komite ASEAN di Bidang Perlindungan Konsumen perlu bekerja sama dengan mitra dialog, organisasi internasional dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan dan diversifikasi keahlian teknis Negara Anggota ASEAN, kapasitas kelembagaan dan pengalaman kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, pelajaran dan pengetahuan yang diperoleh oleh pemrakarsa sebelumnya menjadi relevan untuk pertimbangan kebijakan di Negara Anggota ASEAN, terutama terkait dengan desain dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum serta jangkauan masalah lain yang bersifat legislatif dan operasional.

  8. Hak Kekayaan Intelektual
    1. Apakah tanggung jawab badan sektoral ASEAN bagi hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan apa sajakah fokus-fokus dalam setiap kegiatannya?
    2. Kelompok Kerja ASEAN untuk Bidang Kerja Sama Kekayaan Intelektual atau ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) telah bertindak sebagai badan koordinasi untuk pengembangan sistem KI di dalam ASEAN dan juga pengembangan profil umum secara regional dalam lingkup HKI. Kegiatan kerja sama terus menerus dilanjutkan agar tercipta simplifikasi, harmonisasi, pendaftaran, dan perlindungan terhadap HKI di berbagai daerah.

      AWGIPC juga menyediakan suatu landasan untuk pertukaran informasi dan pandangan terhadap pengembangan KI baik secara regional maupun internasional, serta bertindak sebagai focal point dalam mempersatukan antara pengembangan secara eksternal dan mitra dialog dalam kegiatan kerja sama kekayaan intelektual. Kegiatan AWGIPC dipandu oleh Rencana Aksi HKI ASEAN atau ASEAN Intellectual Property Right Action Plan 2004 – 2010, Rencana Kerja untuk Kerja Sama ASEAN atau Work Plan for ASEAN Cooperation untuk hak cipta tahun 2005, dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2007.

    3. Apa sajakah program-program dan aktifitas-aktifitas yang telah diimplementasikan oleh AWGIPC dalam kerangka kerja sama regional di lingkup HKI (sesuai dengan yang dimaksud dalam Cetak Biru MEA)?
    4. Yang termasuk dalam kegiatan untuk memastikan gambaran umum regional dan pengertian mengenai HKI dalam konteks Cetak Biru MEA nt adalah, pertama, peraturan suatu negara dan kajian regional mengenai kontribusi secara ekonomi pada industri hak cipta dalam Negara Anggota ASEAN; Pertemuan-pertemuan tentang aksesi yang telah disesuaikan dengan sistem Madrid untuk pendataan merek dagang secara pendataan internasional; dan menyediakan proyek percontohan untuk ASEAN Patent Examination Co-Operation (ASPEC) dan ASEAN “IP Direct”. Kedua, upaya-upaya yang sudah berjalan tersebut dibuat dengan maksud untuk bertukar pengalaman terhadap kebijakan-kebijakan diantara anggota-anggota yang sudah ada dan melanjutkan aksesi yang sudah disetujui ke dalam perjanjian umum kekayaan intelektual; untuk membangun suatu simplifikasi dan harmonisasi dari berbagai prosedur dan regulasi menyangkut HKI; dan memonitor pelaksanaan TRIPs pada sektor hukum dan regulasi di dalam Negara Anggota ASEAN secara rutin. Ketiga, adanya suatu program aktif di bidang pembangunan kapasitas regional dengan fokus, salah satunya, fleksibilitas sesuai dengan perjanjian TRIPs, arbitrasi, dan mediasi dalam mengatasi sengketa mengenai kekayaan intelektual, Protokol Madrid,penguatan, dan manajemen hak cipta serta hak-hak terkait lainnya dalam lingkungan digital. Sekitar 3000 orang professional dalam wilayah ASEAN telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini dalam kurun beberapa tahun terakhir.

    5. Apakah yang menjadi tantangan dan kesempatan bagi kekayaan intelektual di ASEAN?
    6. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman serta adanya keterbatasan kemampuan masing-masing institusi di sekretariat ASEAN (ASEC) dan di Negara Anggota ASEAN.   Untuk peningkatan kapasitas dan tujuan-tujuan lainnya, ASEC dan ASEAN sangat perlu untuk mengeksplorasi secara lebih intensif dan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan sumber-sumber dan modalitas serta keahlian baru yang dapat diperoleh dari mitra dialog dan donor-donor lainnya. Sementara itu, berbagai upaya telah dibuat untuk mengimplementasikan pendekatan “ASEAN-helps-ASEAN” dimanapun memungkinkan, termasuk pertukaran informasi dari pembelajaran suatu kebijakan dan peningkatan wawasan yang didapat oleh Negara Anggota ASEAN dalam aksesi perjanjian internasional dan implementasi hak kekayaan intelektual-kegiatan dan program yang terkait dengannya.

      Sebagai tambahan, kekayaan intelektual atau intellectual property (KI) dan hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights (HKI) serta hal-hal lain terkait dengannya saat ini secara teknis menjadi sangat kompleks dan mencakup suatu area yang luas. KI dan HKI juga mencakup wilayah yang lebih luas lagi seperti indikasi geografi, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan kebebasan kesenian tradisional. Infrastruktur dan keahlian di bidang KI bervariasi dengan sangat besar di dalam anggota ASEAN, bagaimanapun, disebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara ASEAN-6 dan ASEAN-4. Beberapa perbedaan memiliki implikasi pada keadaan sebenarnya dan intensitas pola kerja sama regional, dan bantuan teknik tersebut diperlukan oleh negara ASEAN sebaik mungkin sesuai dengan sub-grup dalam Negara Anggota ASEAN.

      Secara umum, pembangunan kapasitas dan peningkatannya membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan dari kedua belah pihak baik pihak donor atau pun penerima bantuan untuk jangka waktu panjang. ASEAN perlu bermitra dengan lebih dekat lagi kepada mitra dialog, organisasi-organisasi internasional, dan sektor swasta untuk memprioritaskan kegiatan bersama yang saling menguntungkan dan menjadi perhatian bersama.

  9. Pariwisata
    1. Bagaimana usaha keras ASEAN untuk mensukseskan promosi dan pemasaran pariwisata pada satu kawasan tersebut?
    2. Promosi dan pemasaran pariwisata telah menjadi agenda paling depan dalam kerja sama pariwisata ASEAN.  Kampanye “Visit ASEAN” telah menjadi fokus utama pada pemasaran regional melalui kegiatan bersama-sama dan juga promosi bersama di pasar utama, seperti China, ROK dan Australia yang diimplementasikan oleh ASEAN Promotional Chapter for Tourism (APCT), direpresentasikan oleh perwakilan ASEAN oPERATOR Nasional Pariwisata.  Sesuai aturan dari Roadmap for Integration of Tourism Sector (RITS) 2004-2010, memasarkan wilayah ASEAN sebagai tujuan utama wisatawan dengan berbagai macam atraksi dan dilengkapi dengan fasilitas berstandar dunia telah diimplementasikan sebagai strategi pemasaran dengan secara aktif melibatkan pihak swasta yang diwakili oleh ASEANTA (ASEAN Tourism Association).  Dengan motto baru “Southeast Asia feel the Warmth” dan website pemasaran yang baru yaitu www.southeastasia.org yang menyoroti betapa beragamnya daerah tujuan wisata di negara anggota ASEAN diluncurkan di ITB Berlin pada bulan Maret 2010 dan hal ini akan menjadi sebuah co-brand bersamaan dengan kampanye pemasaran ASEAN lainnya yang sudah ada.

    3. Dengan melihat pertumbuhan permintaan pengelolaan pariwisata yang professional, bagaimana cara ASEAN memastikan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di wilayah ini?
    4. Untuk memastikan kualitas dari pemberian pelayanan pariwisata di wilayah ini, The ASEAN Tourism Ministers telah menyepakati sebuah Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bidang professional pariwisata pada bulan Januari 2009. MRA direncanakan guna memfasilitasi mobilitas dari profesional pariwisata dalam satu wilayah dan juga untuk meningkatkan kesetaraan sumber daya manusia bidang pariwisata di satu wilayah tersebut menggunakan standar kompetensi minimum untuk pariwisata di lingkungan ASEAN.  MRA akan meningkatkan kepercayaan diri wilayah ini melalui pelatihan pariwisata dan kualifikasi yang akan menstimulasi investasi antar wilayah dan juga untuk melihat perputaran sumber daya manusia pada sektor ini.  Dalam rangka melihat implementasi yang telah ditentukan oleh MRA, rapat Komite Pengawasan Profesional Pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee telah dilaksanakan pada bulan Juni 2010

    5. Bagaimana komitmen ASEAN dalam rangka meningkatkan pariwisata pelayaran di kawasan tersebut?
    6. Untuk pariwisata pelayaran, kelompok kerja pelayaran ASEAN (ASEAN Cruise Working Group) telah menetapkan untuk meningkatkan fasilitasi pariwisata pelayaran di ASEAN, didukung oleh konsultasi rutin antara petugas pariwisata pelayaran dan kelompok kerja transportasi maritim.  Negara-negara anggota ASEAN telah membuat suatu komitmen yang teguh untuk mengembangkan industri pelayaran dan membentuk suatu wadah yang menyediakan informasi  yang dibutuhkan sehingga dapat memenuhi nilai penjualan dan mitra industri.  Data yang informatif dan terpadu tentang informasi pelabuhan seperti operasional pelabuhan, pelayanan pelabuhan, pabean dan imigrasi, serta informasi wisatawan yang berguna dalam membantu para wisatawan membuat keputusan untuk menentukan tujuan berlayar dapat dilihat pada www.cruiseasean.com.  Kelompok kerja pelayaran ASEAN telah sukses mempromosikan pariwisata pelayaran ASEAN dalam beberapa event internasional seperti pada peluncuran website ASEAN Cruise sektor Seatrade pada bulan Maret 2007 di Miami dan mempromosikan pariwisata pelayaran ASEAN pada event China International Travel Mart di Kunming.  Data statistik mengenai pariwisata pelayaran menunjukkan hasil yang baik, dan diperkirakan akan terus tumbuh.

  10. Unit Usaha Kecil dan Menengah
    1. Badan sektoral ASEAN manakah yang bertanggung jawab terhadap Usaha Kecil dan Menengah atau Small and Medium Enterprises (UKM) dan apakah fokus utama dari setiap kegiatannya?
    2. Beranggotakan perwakilan dari Badan UKM ASEAN atau ASEAN SME Agencies, kelompok kerja UKM ASEAN telah menetapkan untuk mempertahankan suatu gambaran holistik dari kerja sama dan pengembangan UKM di wilayah ASEAN. Kelompok kerja UKM memformulasikan beberapa kebijakan, program, dan kegiatan serta pelayanan sebagai suatu forum konsultasi dan koordinasi bagi kerja sama UKM termasuk Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan status dari UKM di seluruh Negara anggota melalui pendekatan yang beragam meliputi peningkatan kapasitas, fasilitasi perdagangan, dan perdagangan lintas batas demi memastikan pengembangan UKM sesuai dengan proses yang telah berlangsung dari integrasi ASEAN melalui pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

    3. Apa sajakah program dan kegiatan kerja sama sektor UKM di lingkup regional yang telah diimplementasikan oleh kelompok kerja UKM (sesuai dengan Cetak Biru MEA)?
    4. Kerja sama regional di sektor UKMdipandu oleh Cetak Biru Kebijakan ASEAN untuk pengembangan UKM 2004-2014. Rencana aksi strategis untuk pengembangan UKM di wilayan ASEAN tahun 2010-2015, diadopsi pada tahun 2010 dibangun berdasarkan prestasi yang telah direalisasikan sesuai dengan APBSD dan menggabungkan seluruh SME yang terkait dengan komitmen regional.

      Secara khusus, lima hal penting yang ditujukan untuk sektor UKM sesuai dengan Cetak Biru MEA adalah pembentukan (a) sebuah kurikulum bersama bagi para pelaku usaha di wilayah ASEAN, dimana Indonesia dan Singapura sebagai Negara pemimpin (2008-2009); (b) pusat pelayanan UKM yang komprehensif dengan menghubungkan regional dan sub-regional diantara Negara-negara anggota, dimana Thailand dan Vietnam sebagai Negara pemimpin (2010-2011); (c) fasilitas keuangan UKM di masing-masing Negara anggota, dimana Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai Negara pemimpin (2010-2011); (d) sebuah program regional dengan skema magang untuk pertukaran dan kunjungan para staf dalam rangka pelatihan, dimana Myanmar dan Filipina sebagai Negara pemimpin (2012-2013); dan (e) sebuah pengembangan pendanaan untuk UKM agar dapat digunakan sebagai sumber pendanaan bagi UKM yang merupakan unit bisnis di ASEAN, dimana Lao PDR dan Thailand sebagai Negara pemimpin (2014-2015).

    5. Apa sajakah tantangan UKM di wilayah ASEAN untuk tahun 2015 dan seterusnya?
    6. UKM tetap menjadi sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di banyak Negara ASEAN. Program terbaru yang diimplementasikan di AMSs ada kaitannya dengan (a) pembentukan kurikulum bersama bagi para pelaku usaha di ASEAN; (b) identifikasi praktik-praktik terbaik dalam pembentukan fasilitas keuangan SME; dan (c) system nasional e-commerce dan penggunaannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kerja sama ASEAN untuk pengembangan UKM, yang dimulai sejak 1995, telah memberikan dorongan yang besar dengan perbanyakan jaringan produksi secara global dan regional.

      Bagaimanapun juga, pendanaan kegiatan UKM tetap menghadapi berbagai tantangan. Sampai saat ini, beberapa prakarsa dari UKM telah diimplementasikan berdasarkan pengembangan sendiri atau melalui pendekatan ASEAN-helps-ASEAN dimana masing-masing Negara anggota memobilisasi sumber daya mereka masing-masing guna mengimplementasikan proyek pengembangan UKM atau memfasilitasi partisipasi dari Negara anggota lainnya dalam proyek ini.

  11. Keterlibatan Sektor Pemerintah dan Swasta
    1. Mengapa keterlibatan sektor pemerintah dan swasta adalah suatu hal penting?
    2. Kita hidup pada zaman pemerintahan yang lebih “efisien dan kejam”.  Dengan demikian, masyarakat bisnis seharusnya lebih penting sebagai kekuatan pendorong dalam integrasi regional dan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).  Keterlibatan sektor pemerintah dan swasta akan membawa sinergi yang baik dan eksternalitas yang positif.  Hal ini akan menjadi pertolongan yang sangat baik untuk memastikan dan mengembangkan perpaduan, praktik, dan transparansi dari kinerja pemerintahan sehingga sama baiknya seperti prakarsa bisnis – melalui industri-industri, perekonomian masing-masing individu, dan AEC itu sendiri.

    3. Apakah peran utama dari sektor swasta dalam pembangunan AEC dan integrasi dari East Asian?
    4. Sektor swasta telah menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dan telah memainkan peran yang sangat krusial dalam pengembangan, pengintegrasian, dan pengglobalisasian di banyak aspek.  Kebijakan, masukan dan kemitraan dari sektor swasta merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan prakarsa dan strategi regional yang berprinsip pada efektifitas biaya, selain itu juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pengimplementasian integrasi regional dan pembentukan MEA.  Industri-industri dan usaha-usaha di wilayah ASEAN telah menjadi kunci dan pemain utama dalam rantai pasokan dan jaringan produksi untuk banyak produk baik secara regional maupun secara global.

      Sebagai contoh, entitas sektor bisnis tidak tidak hanya memastikan realisasi penuh perdagangan dan kesempatan investasi seperti yang telah dibuka oleh ASEAN FTAs, khususnya Negara-negara yang termasuk dalam ASEAN Plus Three.  Mereka juga menjadi panduan dalam arsitektur perkonomian  baru yang saling ketergantungan Antarekonomi di Asia Timur sama halnya seperti Asia Timur dan ekonomi global secara umu

    5. Bagaimana keterlibatan sektor pemerintah dan swasta dioperasionalisasikan di dalam ASEAN?
    6. Saat ini, sekitar 35% dari sekitar 100 badan sektoral ASEAN yang terkait dengan MEA telah terkait dengan asosiasi sektor swasta dan menjadi perwakilan dalam  lingkup rutinatau ad-hoc.  Secara khusus, perwakilan sektor swasta juga telah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi mengenai MRA, dan dalam pertemuan pada Dewan Pembuat Peraturan Telekomunikasi ASEAN atauASEAN Telecommunication Regulators Council.  Sektor swasta juga telah membantu kelompok kerja ASEAN di bidang kerja sama kekayaan intelektual.

      Pada level regional, yang termasuk dalam alat utama bagi PPE adalah Rapat Konsultasi tentang Sektor-sektor Prioritas atau Consultative Meeting on Priority Sectors (COPS), Konferensi Koordinasi tentang MEA atau Coordinating Conference on AEC (ECOM), dan konsultasi Dewan Penasehat Bisnis ASEAN atau ASEAN Business Advisory Council (ABAC).  ASEAN BAC secara aktif menyelenggarakan KTT Bisnis dan Investasi secara tahunan dan bersedia memberikan nasihat untuk pemimpin-pemimpin ASEAN dan Menteri-Menteri bidang ekonomi di Negara ASEAN.  Pemangku kepentingan lainnya dalam PPE adalah ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN CCI), akan tetapi banyak anggota ASEAN CCI yang juga sebagai anggota ASEAN BAC.

      Baru-baru ini, PPE telah dielevasi pada level yang lebih tinggi melalui dialog rutin antara Menteri bidang ekonomi di ASEAN dan ASEAN BAC plus perwakilan dari asosiasi-asosiasi industri.  Yang termasuk di dalam asosiasi ini adalah ASEAN Federation of Textile Industries dan ASEAN Automotive Federation.  Beberapa rekomendasi penting telah dimunculkan dari beberapa konsultasi dan semua ini dibawah pertimbangan dari badan sektoral ASEAN yang bersangkutan.

  12. Prakarsa untuk Integrasi ASEAN dan Mempersempit Kesenjangan dalam Pembangunan
    1. Apakah yang ASEAN lakukan untuk membantu negara-negara anggota terbaru berintegrasi dengan negara anggota ASEAN lainnya?
    2. Pemimpin ASEAN menyadari bahwa dalam memajukan pembangunan suatu masyarakat, maka kesenjangan pembangunan yang ada di antara anggota ASEAN perlu dijembatani, terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Banyak upaya dalam menjembatani kesenjangan pembangunan yang telah dilakukan oleh ASEAN dengan dukungan dari banyaknya Mitra Dialog dan organisasi internasional. Mitra Dialog memahami sepenuhnya, bahwa jika kesenjangan tidak ditangani dengan benar maka akan sulit bagi negara-negara anggota untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.

      Pada saat ASEAN bekerja menuju pelaksanaan Cetak Biru MEA, ada banyak isu yang berkaitan dengan realisasi AEC yang perlu dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan dalam hal keterpaduan dan dukungan di antara Negara Anggota ASEAN menuju integrasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan meningkatkan daya saing ASEAN, para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tahun 2000 meluncurkan Prakarsa untuk Integrasi ASEAN (IAI) dengan tujuan mempersempit kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi di ASEAN, khususnya bagi anggota-anggota baru ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV).

      Upaya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan terutama didorong oleh Rencana Kerja IAI. Rencana kerja IAI yang pertama didukung oleh para Pemimpin pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, November 2002. IAI sekarang sudah dalam Rencana Kerja Tahap Dua (2009-2015) yang didasarkan pada wilayah program kunci dalam tiga Cetak Biru Komunitas: Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, dan Cetak Biru Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN. Rencana Kerja II IAI ini disahkan oleh para Pemimpin pada Maret 2009.

    3. Dimanakah kemajuan yang telah dicapai?
    4. Pengembangan Sumber Daya Manusia tetap menjadi wilayah kunci kemajuan di bawah IAI, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan kapasitas sektor publik, tenaga kerja dan kesempatan kerja produktif, pendidikan tinggi, dan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang transportasi, energi, ITC, investasi, perdagangan dan jasa, kebiasaan dan standar. Pelajaran bahasa Inggris juga menjadi prioritas.

      Rencana Kerja IAI telah dikhususkan terutama untuk infrastruktur lunak. Namun, pembangunan fisik transportasi dan infrastruktur jaringan komunikasi, penyelesaian fisik jalan, rel, udara dan jaringan laut dalam ASEAN seperti Singapura Rail Link-Kunming, merupakan upaya dalam membangun infrastruktur fisik menjadi kegiatan utama dalam Rencana Kerja.

    5. Isu/perkembangan kontras mana yang menghadapi tantangan terbesar?
    6. IAI ini disusun untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi di negara-negara melalui strategi fokus untuk memajukan pembangunan yang adil, mengurangi kemiskinan dan mengarahkan perbedaan pembangunan.

      Dengan demikian pelaksanaan proyek IAI akan lebih efektif, jika proyek-proye, IAI selaras atau menjadi bagian dari kebijakan dan prioritas kerja sama pembangunan nasional, sehingga menciptakan sinergi dalam proyek-proyek dan kegiatan bilateral negara dengan donor mereka yang sejalan dengan agenda ASEAN dibawah IAI dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

      Hal ini akan membantu mempertajam fokus dari proyek-proyek terhadap manusia sebagai individu dan pada masyarakat tertentu, serta di negara tertentu secara keseluruhan, sebagai subjek utama dari IAI.

      Sementara IAI dimaksudkan untuk membantu terutama negara-negara CLMV, upaya yang sama dari Tujuan Perkembangan Nasional sedang dikejar untuk dilaksanakan di wilayah yang ditentukan di kawasan ASEAN lainnya. Termasuk di dalamnya Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT), dan sepanjang wilayah antar negara West East Corridor (WEC) dari Mekong Basin di Vietnam, Laos, Kamboja dan Thailand Utara-Timur dalam Skema Kerja Sama Pembangunan ASEAN-Mekong Basin. Kerja sama di antara program-program sub-regional kerja sama ekonomi ini memainkan peran penting dan sebagai fasilitator dalam melaksanakan mandat regional yang akan membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tepat dari negara-negara anggota dalam hal bantuan eksternal dan memastikan efektivitas dalam membangun kapasitas untuk berpartisipasi dalam program-program ASEAN. Secara keseluruhan, ini akan membantu negara-negara yang bersangkutan untuk memenuhi target dan komitmen ASEAN secara luas.

       

  13. Hubungan Ekonomi Eksternal ASEAN
    1. Bagaimana Anda menggambarkan ASEAN dalam perekonomian regional dan global?
    2. ASEAN telah meningkat menjadi pemain penting dalam ekonomi regional dan global, yang dapat dikaitkan dengan langkah berani wilayah ini untuk mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Semakin ASEAN bergerak lebih dekat untuk menjadi "satu pasar tunggal dan basis produksi", semakin menjadi menarik bagi mitra dagang yang ingin menjalin perdagangan bebas (FTA) atau kemitraan ekonomi komprehensif (CEP) dengan ASEAN. Hal ini menghasilkan dua cabang pendekatan ASEAN untuk integrasi ekonomi:

      (i)    Integrasi internal, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015

      (ii)   Integrasi ke dalam ekonomi global, di mana strateginya adalah negosiasi FTA dan CEPs dengan perdagangan utama/mitra dialog.

      ASEAN sekarang adalah pusat untuk empat (4) FTA dan satu (1) CEP:

      • ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)-dilaksanakan pada tahun 2004 (Early Harvest Program) dan direalisasikan pada tanggal 1 Januari 2010.
      • ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)-dilaksanakan pada tahun 2007 dan direalisasikan pada tanggal 1 Januari 2010.
      • ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)-dilaksanakan di 2009.
      • ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)-dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.
      • ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) - dilaksanakan pada 1 Januari 2010 (Perjanjian Perdagangan Barang).
    3. Apa yang mendorong ASEAN untuk mengejar FTA dan CEP ini?
    4. Ada tiga (3) alasan utama yang mendorong ASEAN untuk mengejar FTA dan CEP dengan mitra dagang penting: (i) untuk memasuki pasar potensial, (ii) untuk meningkatkan akses pasar, dan (iii) agar negara/blok vis-à-vis tetap kompetitif bersaing secara langsung dengan ASEAN.

    5. Apakah prinsip-prinsip utama yang ASEAN ikuti dalam mengejar FTA dan CEPs?
    6. FTA dan CEP ASEAN secara umum dipandu oleh prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

      (i).   WTO konsisten, misalnya liberalisasi tarif secara substansial harus mencakup semua perdagangan dan liberalisasi perdagangan jasa harus GATS Plus.

      (ii).  Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA), Kerangka kerja Perjanjian Perdagagan Jasa ASEAN (AFAS) dan Perjanjian Komprehensif Investasi ASEAN (ACIA) harus dijadikan sebagai dasar untuk FTA / CEP.

      (iii).  Kerja sama ekonomi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FTA/CEP, dan

      (iv)   Perlakuan khusus dan berbeda tersedia sebagai upaya pengakuan atas tingkat perkembangan yang berbeda, tidak hanya diantara negara-negara anggota ASEAN tetapi juga diantara ASEAN dan mitra potensial FTA.

    7. Bagaimana FTA/CEP ASEAN dinegosiasikan?
    8. Negosiasi untuk lima (5) FTA / CEP ASEAN telah menggunakan dua (2) pendekatan yang berbeda:

      (i)    pendekatan sekuensial - pendekatan yang digunakan untuk ACFTA, AKFTA dan AIFTA. Dalam pendekatan sekuensial, ASEAN dan mitra potensial FTA, pertama menegosiasikan kerangka kerja perjanjian yang menjadi dasar bagi perundingan selanjutnya, untuk setidaknya empat (4) perjanjian: perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan penyelesaian sengketa. Perjanjian perdagangan barang dan perjanjian penyelesaian sengketa adalah dua perjanjian pertama yang akan dinegosiasikan, diikuti dengan perdagangan jasa dan investasi.

      (ii)   single-undertaking- pendekatan ini digunakan untuk AJCEP dan AANZFTA. Dalam pendekatan ini, perundingan untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, aktivitas kegiatan yang terkait dengan perdagangan, penyelesaian sengketa, antara lain, yang dinegosiasikan secara bersamaan dapat memberikan fleksibilitas lebih dan pengaruh bagi negosiator untuk berkompromi di seluruh sektor.

      Tanggung jawab utama dari negosiasi FTA/CEP ini diberikan kepada Komite Negosiasi Perdagangan (TNC) yang didukung oleh para ahli teknis terutama di bidang aturan-aturan asal; ukuran sanitary dan phytosanitary (SPS); standar-standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; prosedur kepabeanan, perdagangan jasa, investasi, dan hukum dan masalah kelembagaan, antara lain.

    9. Bagaimana sektor bisnis, terutama eksportir/produsen mengambil manfaat dari FTA/CEP ASEAN?
    10. Eksportir/produsen di wilayah ASEAN akan memiliki akses pasar lebih besar yang diwujudkan oleh liberalisasi tarif untuk perdagangan barang dan liberalisasi di sektor jasa. FTA/CEP ASEAN diharapkan dapat menarik penanaman modal asing yang pada gilirannya membuka kesempatan kerja dan alih teknologi, peningkatan kegiatan komersial dan meningkatkan kerja sama antara operator ekonomi di ASEAN dan mitra FTA. FTA/CEP juga menciptakan lingkungan bisnis yang mempromosikan kepastian, dapat diprediksi dan transparansi, yang mana semuanya diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan komersial tidak perlu terputus atau terganggu.

    11. Mengingat tingkat ambisi FTAs/CEPs ASEAN, bagaimana pihak-pihak menjamin kelancaran implementasi dari ketentuan dan komitmen yang sudah diatur di dalamnya, terutama untuk Anggota ASEAN yang kurang berkembang?
    12. Implementasi FTAs/CEPs ASEAN, terutama bagi para pihak-pihak yang kurang berkembang, didukung oleh ketentuan-ketentuan kerja sama ekonomi di berbagai macam perjanjian. Ketentuan-ketentuan kerja sama ekonomi secara efektif memberikan dimensi pembangunan FTAs/CEPs dimana mereka tidak hanya dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dari komitmen spesifik yang dibuat tetapi juga berkontribusi untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di antara Para Pihak ke FTAs/CEPs. Program-program kerja sama ekonomi mencakup baik bantuan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas.

    13. Mengingat perdebatan saat ini dalam mengembangkan arsitektur wilayah di kawasan Asia Timur/Asia Pasifik, bagaimana FTAs/CEPs ASEAN diharapkan dapat berkontribusi pada integrasi ekonomi regional yang lebih luas?
    14. FTAs/CEPs ASEAN sebenarnya dirancang untuk membangun-blok untuk integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Timur/Pasifik Asia atau apapun yang dapat dibuat oleh arsitektur ini. ASEAN memiliki FTA atau CEP dengan pemain utama di wilayah ini (yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Korea dan Selandia Baru). Negara-negara ini saja sudah mencapai lebih dari 50% dari perdagangan global. Sebuah konsolidasi dari FTAs/CEP ke dalam suatu pengaturan yang koheren tidak hanya akan baik bagi wilayah ASEAN, tetapi juga sistem perdagangan global.

  14. Kantor Pengawasan Ekonomi Makro dan Keuangan (MFSO)
    1. Apa itu MFSO?
    2. Kantor Pengawasan Ekonomi Makro dan Keuangan (MFSO) adalah unit yang baru dibuat dibawah Kantor Wakil Sekretaris Jenderal (DSG) untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). Tugas utama MFSO adalah untuk memantau perekonomian negara-negara anggota ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN. MFSO dipimpin oleh seorang direktur, yang juga menjabat sebagai kepala ekonom untuk Departemen AEC dari Sekretariat ASEAN. Direktur dibantu oleh tiga asisten direktur, yang melayani sebagai ekonom senior yang bertanggung jawab atas tiga bidang utama: analisis moneter, fiskal, dan eksternal, perdagangan dan analisis investasi, serta produksi dan analisis tenaga kerja.

    3. Mengapa MFSO didirikan?
    4. Sejak Pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui Bali Concord pada tahun 2005, ASEAN telah berada di garis depan mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Ini berarti bahwa sebagai sebuah komunitas yang terintegrasi, pendekatan untuk integrasi telah menjadi lebih strategis, yang membutuhkan input lebih analitis dan saran yang tidak hanya dari Negara Anggota, tetapi juga dari Sekretariat ASEAN sebagai koordinator berbagai inisiatif integrasi. Secara khusus, ada kebutuhan bagi ASEC untuk lebih proaktif dan ke depan dalam menganalisa isu-isu regional dan merumuskan saran kebijakan untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik pada 2015.

      Aspek penting lain dari membangun suatu masyarakat adalah kebutuhan untuk pemantauan sistematis dan komprehensif ekonomi di kawasan itu, untuk memastikan bahwa Negara Anggota mematuhi berbagai inisiatif di wilayah ini, dan mematuhi elemen dasar stabilitas ekonomi makro yang akan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN. Dengan demikian, para pemimpin ASEAN pada bulan Oktober 2008 telah menyetujui untuk memperkuat kapasitas analisis dan pemantauan Sekretariat ASEAN dengan mendirikan Makroekonomi tingkat tinggi baru dan Kantor Pengawasan Keuangan (MFSO).

    5. Apa fungsi dari MFSO?
    6. MFSO memiliki dua fungsi utama: (i) untuk meningkatkan proses evaluasi di bawah Proses Pengawasan ASEAN, dan memanfaatkan pengawasan untuk menilai peningkatan kemajuan integrasi ekonomi di ASEAN. Fungsi pertama yang bertujuan untuk membuat konten dan format dari proses pengawasan berjalan lebih efektif, kredibel dan relevan dengan kondisi daerah. Fungsi kedua bertujuan untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan pelaksanaan tepat waktu dari berbagai inisiatif yang berkaitan dengan integrasi regional. Untuk menjalankan fungsi-fungsi ini, MFSO diharapkan untuk melakukan lebih dari sekedar berbagi informasi dan penyebaran informasi. Sebagai kantor pengawasan khusus berfokus pada ASEAN, hal itu akan memimpin dalam menghasilkan output kualitas dari pengawasan; memfasilitasi diskusi regional mengenai pengawasan dan pemantauan integrasi ekonomi melalui AEC Scorecard.